https://www.merdeka.com
Jakarta Timur Pos – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan penekanan agar ujian nasional (UN) yang mungkin akan diterapkan kembali dilakukan dengan sistem digital, bukan dengan cara manual seperti sebelumnya. Menurut Lalu, pengujian berbasis komputer atau digital memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam mencegah praktik kecurangan yang sering kali terjadi dalam ujian yang menggunakan sistem manual. Ia menyatakan bahwa sistem digital lebih aman dan efisien, karena dapat mengurangi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahi aturan.
Lalu Hadrian mengungkapkan keinginannya agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak kembali menggunakan format UN lama yang berbasis kertas. Ia menilai bahwa penerapan sistem manual tersebut menambah beban, baik dari segi waktu maupun biaya. Proses pencetakan soal ujian yang rumit dan mahal, serta distribusinya yang harus melewati banyak tahapan hingga sampai ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, menjadi hal yang tidak efisien. Ditambah lagi, pengamanan soal ujian yang memerlukan pengawalan ketat dari pihak kepolisian di setiap tahapan distribusi, dari percetakan hingga ke tingkat sekolah, membuat proses tersebut semakin rumit.
“Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan,” tegas Lalu dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (7/1).
Namun, meski mendukung penerapan sistem UN berbasis digital, Lalu juga mengingatkan agar Kemendikdasmen mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini. Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kesiapan infrastruktur digital, seperti komputer atau laptop, jaringan internet yang stabil, dan server yang handal. Persiapan matang dalam aspek teknologi informasi (TI) harus dilakukan sejak awal untuk menghindari masalah yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional sebelumnya.
Lalu memberikan contoh pengalaman buruk yang terjadi saat pelaksanaan asesmen nasional di NTB, di mana sarana IT yang tersedia kurang memadai. Di daerah tersebut, alat untuk asesmen hanya tersedia di kota-kota besar, sementara di kecamatan-kecamatan, alat tersebut harus digunakan secara bergantian oleh sekolah-sekolah. Akibatnya, proses pelaksanaan asesmen menjadi lambat karena sekolah-sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen tersebut. Hal ini, menurut Lalu, tidak boleh terulang dalam pelaksanaan UN digital.
“Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan,” ujarnya, menambahkan bahwa Kemendikdasmen perlu menyiapkan semuanya dengan matang agar pelaksanaan UN berjalan lancar dan efisien.
Lalu juga mengingatkan bahwa kesiapan teknologi menjadi faktor krusial untuk memastikan ujian nasional berbasis digital bisa dilaksanakan dengan baik tanpa kendala. Hal ini penting agar tidak ada gangguan teknis yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian, serta memastikan bahwa proses ujian dapat dilakukan tepat waktu dan aman bagi semua peserta ujian.
