Jakarta Timur Pos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan bahwa sebanyak 482 tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi ini tidak terhubung dengan jaringan internet pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, yang mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi daerah-daerah blank spot (tanpa jaringan) selama pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.
Sebanyak 482 TPS yang tidak terhubung dengan internet tersebar di berbagai kabupaten di Sumatera Barat. Di antaranya, 85 TPS berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sementara sisanya tersebar di berbagai wilayah seperti Kabupaten Pasaman dengan 75 TPS, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 62 TPS, dan Kabupaten Agam yang memiliki 61 TPS. Beberapa kabupaten lain juga mencatatkan jumlah TPS yang tidak terhubung dengan internet, seperti Kabupaten Sijunjung (48 TPS), Solok (36 TPS), Pasaman Barat (25 TPS), dan lainnya.
Selain masalah keterbatasan jaringan internet, KPU Sumbar juga mencatat adanya 127 TPS yang tidak teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, 91 TPS berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, terutama dalam memastikan kelancaran proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil suara.
Meskipun menghadapi kendala ini, KPU Sumbar memastikan bahwa mereka tetap akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada 2024. Aplikasi Sirekap dirancang untuk memudahkan penghitungan suara dan memastikan transparansi dalam proses pemilihan. Meskipun Sirekap pada umumnya membutuhkan jaringan internet, Ory menegaskan bahwa aplikasi ini tetap dapat berfungsi di daerah yang tidak terjangkau internet, berkat adanya fitur Bluetooth.
“Sirekap untuk Pilkada serentak ini lebih ramah pengguna karena bisa digunakan tanpa akses internet sekalipun,” ujar Ory. Dengan memanfaatkan Bluetooth, petugas di daerah yang tidak terhubung dengan internet dapat tetap menghitung surat suara dan mengirim laporan atau data kepada saksi pasangan calon. Meskipun demikian, hasil Sirekap tidak bisa langsung dipublikasikan. Oleh karena itu, petugas perlu pergi ke daerah yang memiliki akses internet untuk mengunggah hasil perhitungan suara ke sistem pusat.
Ory juga menambahkan bahwa PLN dan penyedia jasa internet telah berkomitmen untuk membantu mengatasi kendala ini. Mereka akan berusaha memindahkan perangkat mereka ke daerah-daerah blank spot guna memastikan agar layanan listrik dan internet dapat menjangkau lebih banyak TPS pada masa mendatang.
Keberadaan aplikasi Sirekap yang dapat digunakan tanpa internet diharapkan dapat mempercepat proses penghitungan suara dan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan atau ketidakakuratan data. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan, KPU Sumbar berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan transparan di seluruh TPS di provinsi tersebut.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada, KPU Sumbar juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk PLN dan penyedia internet, untuk meminimalkan kendala teknis yang mungkin muncul selama pelaksanaan pemungutan suara.
